FAJAR.CO.ID, TORAJA UTARA -- Ratusan massa yang menamakan dirinya sebagai masyarakat peduli Toraja Utara gelar aksi menolak hak interpelasi yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Bupati Toraja Utara (Torut), Yohanis Bassang. Penolakan interpelasi dinilai membuat hubungan DPRD dan Pemkab Torut tidak harmonis.
"Kami meminta interpelasi dewan kepada Bupati itu tidak dilakukan. Masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan ke depan jangan terlalu membuang-buang waktu," kata salah seorang peserta aksi kepaa, Kipli, Rabu, 20 April 2022.
Pada aksi itu, beeberapa kepala desa, camat, terlihat ikut dalam aksi itu. Adapula loyalis Bupati Yohanis Bassang (Ombas) seperti staf khusus Bupati ikut menuntut DPRD menghentikan interpelasi kepada Bupati Toraja Utara.
"Jangan sampai karena tidak akurnya Pemda dan DPRD, masyarakat yang terkena imbas. Hentikan saja interpelasi itu," ujar Kipli.
Munculnya interpelasi di DPRD Toraja Utara diakibatkan beberapa kebijakan Bupati dianggap melabrak aturan dan mencederai masyarakat Toraja Utara. Diantaranya, pengangkatan pejabat lingkup SKPD yang tidak sesuai juknis, mutasi kepala sekolah dan guru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Imbasnya, Kabupaten Toraja Utara mendapat teguran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel.
Saat ini, dari tujuh fraksi yang berada di DPRD Toraja Utara, ada tiga fraksi yang sepakat mengusulkan hak interpelasi kepada Bupati. Diantaranya, fraksi Nasdem, PDIP dan fraksi Gerindra. Sementara dua fraksi yang tidak mengusulkan hak interpelasi yakni, fraksi Golkar dan fraksi Demokrat, yang merupakan partai pengusung pasangan bupati dan wakil bupati Toraja Utara. Kemudian fraksi Hanura, dan fraksi gabungan belum memberikan tanggapan.
