"Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, 'Bukan pejabat tinggi bias') harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden. Habis itu kembali aja ke dunia profesional. Tapi sayangnya pada 'Aji Mumpung', melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengen berkuasa!," sentil Fahri.
Akhirnya, lanjut Fahri, kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik.
Bahkan, tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya padahal kerja tidak becus!
"Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. Pengabdian harus fokus tidak bisa di campur-campur dengan agenda pribadi," tandas dia lagi.
Mungkin saja, kata Fahri, mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi.
"Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya. Tapi catat omongan saya. ini awal bencana bagi kalian semua. Apalagi oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar 'PENGPENG' yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu 'PENGUASAHA'. Mereka-mereka itu nggak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur-campur sehingga kerja nggak fokus. Parahnya sampai pada tahap bikin kebijakan yang untungkan pribadi," sindirnya.
