Kementerian Kelautan dan Perikanan Akui Perda RTRW Sulsel Menjadi Produk Hukum Pertama yang Terintegrasi

  • Bagikan
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo. (antara)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 mendapat pengakuan dari berbagai pihak.

Kali ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo mengakui, bahwa Perda tersebut menjadi produk hukum pertama hasil integrasi materi teknis muatan perairan pesisir atau dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

“Perda RTRW Sulawesi Selatan merupakan produk hukum pertama hasil integrasi muatan perairan pesisir pasca UU Cipta Kerja.

Perda ini sesuai mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut,” tuturnya dalam press rilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

  • Bagikan