“Faktor edukasi juga penting karena pembangunan kota yang inklusif juga mesti diimbangi pemahaman yang baik dari kaum perempuan, karena tingkat literasi digital perempuan di Indonesia masih berada di angka 59% di 2021 sesuai data Biro Pusat Statistik. Jadi kalau pembangunan suatu kota direncanakan secara baik, tentu akan menjadi kota yang cerdas dan inklusif. Dan saya yakin itu yang akan dilakukan melalui pembangunan ibu kota baru nanti,” ujar Maya.
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan pada 2021, kasus kekerasan pada perempuan justru terjadi lebih banyak di daerah perkotaan. Kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan pada 2021 tercatat sebesar 338.496 kasus dimana angka ini meningkat 50% dari laporan tahun 2020 sebanyak 226.062 kasus yang terverifikasi. Hasil survei pun menunjukkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan ini lebih banyak terjadi di perkotaan dengan persentase 27.8% dan 23.9% di pedesaan. Data-data ini disampaikan berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional 2021 dengan responden perempuan berusia 15-64 tahun yang tersebar di 160 Kabupaten/Kota pilihan pada 12.800 rumah tangga.
Qlue berkolaborasi dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadakan sesi diskusi bertemakan “Mewujudkan Kota Inklusif Bagi Perempuan”. Keberadaan kota yang inklusif terhadap perempuan juga diyakini akan menjadikan kota tersebut sebagai kota yang layak huni dan memiliki taraf hidup yang baik.
