"Ini patut kita apresiasi dan saya harap sinergi dengan Kemendes akan berkelanjutan. Kolaborasi ini merupakan realisasi pemikiran dukungan gagasan serta solusi terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi," pungkas Guru Besar Ilmu Hukum ini.
Program Kemendes RI yang disinergikan dengan MBKM UNM itu diharapkan bisa melibatkan seluruh stackholder untuk terjun langsung membangun kemajuan desa.
Dr Khaeruddin selaku ketua MBKM UNM menuturkan bahwa program kolaborasi ini diproyeksikan dapat menjadi ladang pengabdian kepada masyarakat. Dosen Fisika itu memastikan akan mengajak mahasiswa untuk hadir menyelami dan menghayati potensi dan permasalahan bangsa yang ada selama ini.
"Kita berharap, program kolaboratif ini, betul-betul berdampak secara signifikan untuk kemajuan desa. Ini pekerjaan mulia untuk kita semua," tegasnya.
Adanya penandatanganan MoU nantinya secara otomatis UNM terdaftar sebagai anggota Pertides (Perguruan Tinggi Desa) yang berperan mendorong agar para pendamping desa terus berupaya dalam peningkatan kualitas desa.
Hadir dalam pertemuan pembahasan draft MoU selain Kepala Balai dan tim UNM, yaitu seperti Biro Humas Kemendes, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretaris Balai, dan sejumlah staf dari Kemendes RI. (ikbal/fajar)
