FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Azwar meminta Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar menyertakan Surat Pakta Integritas untuk ditandatangani peserta lelang BUMD.
Pakta Integritas yang dimaksud Azwar adalah perjanjian tertulis bahwa direksi BUMD nantinya tidak ikut dalam kontestasi politik apapun, minimal 5 tahun ke depan.
"Direksi yang sedang dibentuk sekarang harus menandatangani pakta integritas di atas materai bahwa jika terpilih dia tidak akan ikut dalam kontestasi politik apapun setidaknya 5 tahun ke depan," ujar Azwar, Kamis (26/5/2022).
Politisi PKS tersebut menilai pakta integritas itu meski sifatnya tidak mengikat secara hukum, namun ada dorongan moral bagi direksi nantinya untuk tidak dengan mudahnya meninggalkan tanggung jawab demi berpolitik praktis.
"Jangan setelah terpilih direksi malah berpolitik. Tanggung jawabnya tidak dijalankan dengan baik," tukasnya.
Di sisi lain lanjut Azwar, ia juga berharap Direksi BUMD tidak disusupi politisi. Jadi menurutnya, pansel harus benar-benar memilih sosok profesional di bidangnya.
"Jangan juga BUMD ini dimasuki politisi. Pansel harus bekerja transparan. Agar BUMD kita maju dan fokus melayani masyarakat," tegasnya. (dra/fajar)
