Penegakan hukum tersebut bisa berupa tindakan administrasi berupa deportasi maupun projustisia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing menjadi prioritas dalam kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi demi menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. (*/fnn)
