“Coba mi lorong wisata, lain yang dibicarakan, lain dibikin, lain dianggarkan. Makanya saya harus turun. Saya bilang sama pak camat, pokoknya jangan main-main. Tidak kau penuhi, ku gantiko, biar kau siapa. Termasuk juga SKPD. Tidak jalan saya ganti,” imbuh Mantan Dosen Arsitek Unhas ini.
Diketahui, BPK sempat menyoroti penganggaran Pemkot Makassar yang disebut salah kamar pada pembacaan capaian LHP pekan lalu. Pasca atensi dari BPK, Dinas Pekerjaan Umum membatalkan tender untuk 13 paket jalan senilai kurang lebih Rp72 Miliar. (selfi/fajar)
