"Seperti identitas pengemudi yang tidak sesuai dengan yang terdaftar di aplikasi, kualitas layanan, dan kendaraan yang tidak sesuai standar, itu yang tidak disentuh untuk diawasi," ungkapnya.
Pengawasan terhadap pengemudi transportasi online ini dianggap penting untuk memastikan keamanan masyarakat saat menggunakan transportasi online.
"Saya belum lakukan riset mendalam soal ini, tapi memang Maxim (salah satu aplikator transportasi online) paling banyak mendapat keluhan. Kalau pemerintah terus didesak tarif, kualitas layanannya juga belum tentu baik," paparnya.
Selain itu, kepada pemerintah pusat, Rizal menyarakan adanya undang-undang khusus yang mengatur transportasi online. "Sebab salah satu kendalanya saat ini terlalu banyak instansi yang mengurusi, aplikasinya diurusi oleh Kominfo, kendaraannya oleh Dinas Perhubungan, juga tidak ada sharing anggaran yang jelas untuk pemerintah daerah berapa, pusat berapa," kata dia. (ikbal/fajar)
