"Kemudian tahun 2023 kita berharap, ada lagi penambahan lagi," lanjut.
Program ini tentunya akan melibatkan daerah, khususnya dalam persoalan ketersediaan lahan. Sebab beberapa pemasangan tetap mempertimbangkan kesepakatan dari warga setempat.
"Jangan sampai memasang bukan pada tempat yang diinginkan atau tempat itu justru bermasalah. Makanya perlu berkomunikasi dengan pemerintah setempat," jelasnya.
Selain persoalan tersebut, pihaknya juga telah meminta agar bagaimana anggaran desa bisa lebih dimanfaatkan untuk pengadaan jaringan internet dalam wilayah.
Ketersediaan Informasi Sudah Jadi Kebutuhan Primer.
Sementara itu Pengamat Pemerintahan Politik, Lukman Irawan mengatakan ketersediaan jaringan seyogianya telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.
Ada potensi informasi terhambat, kemudian kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan kata dia bisa-bisa tidak sampai.
"Ini sudah jadi kebutuhan dasar dari masyarakat," terang Lukman, Sabtu, 28 Mei.
Makanya pemerintah kata dia juga harus memastikan penyedia-penyedia telekomunikasi ini mengambil peran.
Salah satu bentuk pentingnya telekomunikasi adalah dalam Pilkada mendatang. Maka potensi hoaks akan tinggi, sebab masyarakat pedalaman sulit mendapatkan koreksi dengan informasi yang mereka terima lewat internet, informasi ditelan mentah-mentah.
"Ada potensi informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini sampai ke masyarakat," tandas dia (Ikbal/fajar)
Rincian desa blankspot yang akan dibenahi Pemprov 2022:
a. Kab Selayar: 30 desa
b. Kab Luwu Utara : 26 desa
