Ia juga menyebutkan bahwa peluang merebut pasar produk halal sangat besar. Termasuk potensi industri halal dunia. Adapun aturan tentang peraturan jaminan produk halal. Seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 Tahun 2019, negara hadir dalam melakukan penjaminan produk halal.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Sulsel, Ahmadi Akil menyampaikan, Kedepan akan memfasilitasi beberapa kawasan kuliner sepanjang jalur jalan protokol Provinsi Sulsel.
“Antara lain, Pusat Kuliner Dange di Kabupaten Pangkep, Kuliner Jagung Rebus di Kabupaten Barru dan Kabupaten Takalar, Kuliner Aroepala di Jalan Hertasning dan Kuliner Pasar Segar di Kota Makassar,” sebutnya.
Adapun di tahun 2021 Pemprov telah memfasilitasi pemberian sertifikat halal gratis kepada 100 IKM. Sehingga meningkat 350 persen di tahun 2022.
Pemprov Sulsel sendiri menerima penghargaan nasional Indonesia Halal Industry Award (IHYA) 2021 dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) predikat Terbaik untuk kategori Best Halal Program Support. Pemprov mendukung program nasional dalam hal kehalalan industri dan pentingnya sertifikasi halal.
Program unggulan Sertifikasi Halal Gratis ini dengan keunggulan mulai dari proses pendaftaran dibantu penuh oleh klinik halal, verifikasi dokumen dibantu untuk pemenuhan syarat, pendampingan dimulai saat audit oleh lembaga pemeriksa halal/PPH sampai penerbitan BPJPH. Seluruh pembiayaan sertifikasi dibiayai oleh Pemprov Sulsel dan pembinaan berkesinambungan.(Ikbal/fajar)
