"Memang ada beberapa yang menjadi perhatian kami. Diantaranya Dinas Pendidikan, apalagi saat ini sedang penerimaan siswa didik baru. Karena ini juga menjadi masalah nasional," jelasnya.
Minimnya penilaian di Dinas Pendidikan kata dia, bukan hanya terjadi di Kabupaten Maros. Namun umumnya memang penilaian rendah ini terjadi di hampir semua daerah.
"Pelayanan publik di Dinas Pendidikan masih sangat kurang. Ini masih harus menjadi perhatian pihak pemerintah daerah. Ini juga harus ditingkatkan," katanya.
Dia menjelaskan penilaian ini didasari pada survei kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik nomor 25 .
"Jadi fungsinya bukan mencari kesalahan bagaimana kedepannya pemerintah bisa melakukan evaluasi," sebutnya.
Dia menjelaskan, secara umum untuk keseluruhan Wilayah Sulsel rata-rata predikat kuning. Meski begitu ada dua Kabupaten Yang memiliki zona merah dan tiga kabupaten meraih predikat hijau.
"Untuk Sulsel rata-rata semua kuning, ada 19 Kabupaten/Kota. Sedangkan zona merah ada dua Kabupaten dan zona hijau ada tiga Kabupaten yakni Kabupaten Bulukumba, Luwu Utara dan Kabupaten Enrekang," urainya.
Penilaian kepatuhan yang dilakukan Ombudsman ini dimaksud untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. (rin)