FAJAR.CO.ID, PADANG - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendukung rencana Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang diketuai Anies Baswedan mengomunikasikan kembali penghapusan honorer dengan pemerintah pusat.
Menurut Mahyeldi, penghapusan honorer menjadi salah satu pembahasan pada pertemuan APPSI di Bali pada 9-11 Mei 2022 lalu. "Menjadi keputusan bersama gubernur se-Indonesia untuk mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat," ujar Mahyeldi di Padang pada Rabu (22/6).
Dia juga mengungkap rencana Ketua APPSI Anies Baswedan membawa sejumlah gubernur menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan MenPAN RB Tjahjo Kumolo.
Menurut dia, rombongan yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan membahas kebijakan tersebut dan bisa mempertahankan tenaga honorer.
"Namun, apa pun hasil keputusan dari pertemuan APPSI dengan pemerintah pusat itu nanti, Pemprov Sumbar akan mengikuti sepenuhnya," ujar Mahyeldi.
Mantan wali kota Padang itu mengakui penghapusan honorer pada 2023 pasti berefek pada kinerja pemerintahan, karena jumlah pegawai non-ASN di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 12 ribu orang. Belum lagi efek dominonya, karena honorer rata-rata telah berkeluarga sehingga dampak penghapusan bakal dirasakan oleh keluarga mereka.
"Karena dampaknya akan sangat besar, maka kami berupaya mencarikan solusi untuk meminimalkan efek itu. Solusi itu sebagai langkah antisipasi jika rencana tersebut tetap dilaksanakan," ujar gubernur dari PKS itu.
Antisipasi dan Solusi Penghapusan Honorer Mahyeldi menjelaskan antisipasi yang dilakukan Pemprov Sumbar merespons penghapusan honorer, antara lain dengan memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan menganalisis jabatan dan beban kerja pegawai.
