Menurut dia, kajian itu akan menjadi dasar bagi OPD untuk melakukan penataan dan redistribusi PNS, terutama guru dan tenaga kesehatan agar ketika honorer dihapuskan, pelayanan dan kerja pemerintahan tidak terlalu terganggu.
Dengan dasar itu pula tenaga PNS, seperti guru yang sebelumnya mengambil jam mengajar di sekolah swasta, akan difokuskan ke sekolah negeri.
Melalui kebijakan itu maka akan terbuka ruang bagi guru honorer untuk masuk di sekolah swasta. Peluang lain yang bisa menampung tenaga honorer adalah di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Akan tetapi, untuk BLUD ada syarat khusus yang dibutuhkan terkait profesionalitas. Lalu, honorer tenaga teknologi informasi (TI) kemungkinan bisa dipertahankan karena memiliki keahlian khusus.
Sebab, apabila mereka dirumahkan akan berisiko terhadap tugas pemerintahan. Namun, peluang kerja itu juga memiliki syarat karena pengadaannya akan menyatu dalam pengadaan barang dan jasa.
"Kami juga akan tetap mendorong honorer untuk mendaftar CPNS dan diprioritaskan untuk PPPK," ujarnya. Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar juga akan mempersiapkan pelatihan dan peningkatan keahlian bagi honorer agar nanti bisa mencari pekerjaan lain. "Kami akan coba bantu dari perbankan juga untuk permodalan," lanjut Mahyeldi. (ant/jpnn)
