Dalam PP Nomor 54 tahun 2017, Pasal 52 menyebut, Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
Tugas Sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.
Selanjutnya, pasal 84 disebut Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris
dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Komite audit dan komite lainnya beranggotakan unsur independen dipimpin
oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris.
Komite audit dan komite lainnya dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
“Pertama, Sekretaris Dewan Pengawas, di luar lima tadi. Itu bisa ditunjuk. Ini dari peserta ini dari luar. Kedua komite audit. Kalau yang besar-besar lebih dari tiga, kalau yang kecil-kecil tiga,” ucapnya.
Lanjut kata orang nomor satu Makassar ini, ahli hukum dan keuangan akan ditempatkan disana.
“Jadi semua persoalan audit termasuk audit pegawai itu ditangani oleh komite audit. Jadi sekalian saya maunya sekaligus dilantik dengan komite audit-nya dan sekretarisnya,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Dari 127 pendaftar, yang mampu bertahan dan lolos hingga seleksi wawancara sebanyak 88 pendaftar dengan rincian Dewas 43 orang dan Direksi 45 orang di enam BUMD.
Khusus direksi dan Dewas PT BPR Kota Makassar (Perseroda) menunggu persetujuan dari OJK sesuai dengan Peraturan OJK RI Nomor 62/POJK.03/2020 tentang BPR. (selfi/fajar)
