Tenaga honorer penerima gaji terbanyak di Kabupaten Malang adalah lulusan SMA sejumlah 3.525 orang, masing-masing terima Rp2,3 juta.
Sedangkan lulusan S1 sebanyak 4.694 orang, menerima gaji masing-masing Rp2,5 juta.
Tomie menggambarkan, anggap saja semua honorer Pemkab diangkat menjadi outsourcing, mereka akan menerima gaji sesuai UMK.
“Kami sudah presentasikan depan Dirjen Perimbangan Keuangan. Kita akan butuh Rp 30 miliar per bulan bila pakai itu (outsourcing). Dan kekuatan fiskal kita tidak mampu kalau segitu,” ucapnya.
“Karena itu, kami ada satu usulan. Belanja pegawai itu nantinya di-handle pemerintah pusat, seperti zaman dulu,” tambah Tomie.
Menurutnya, kekuatan fiskal Kabupaten Malang belum sanggup membayar pegawai berstandar outsourcing.
Jika gaji outsourcing dibayarkan oleh pemerintah pusat maka honorer yang dialihkan menjadi tenaga outsourcing dapat dipertahankan seluruhnya.
Sebaliknya, jika penggajian outsourcing tetap dibebankan kepada daerah, sudah pasti banyak tenaga honorer yang akan kehilangan pekerjaan.
Pemkab Malang masih berupaya mencari solusi agar tidak terjadi pemangkasan jumlah honorer. Sebab, sebagian besar tenaga honorer di Pemkab Malang adalah guru dan tenaga kesehatan (nakes).
”Mereka juga menjadi tulang punggung pelayanan dunia pendidikan maupun kesehatan di Kabupaten Malang,” tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat sudah berencana menghapus tenaga honorer dan menggantinya dengan outsourcing.
Pemerintah daerah yang tetap mengangkat tenaga honorer akan diberi sanksi dan menjadi temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun pengawas eksternal. (fin)
