FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi program penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang diperkenalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai program berbasis ekonomi biru.
Namun disini, LaNyalla berharap program tersebut bisa berdampak langsung bagi kesejahteraan nelayan tradisional.
"Saya apresiasi program berbasis ekonomi biru, salah satunya penangkapan ikan terukur. Ini perlu untuk menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan dan untuk melestarikan populasi ikan. Tetapi jangan berfokus pada produksi tangkap ikan yang besar saja. Harus dipikirkan juga bagaimana nasib nelayan kecil," ujar LaNyalla, Selasa (5/7/2022).
Dalam program itu, sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan mencapai 5,6 juta ton di empat zona penangkapan ikan terukur untuk industri.
Nilai produksinya ditaksir mencapai Rp 180 triliun. Nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam subsektor perikanan tangkap mencapai Rp 18 triliun.
"Angka produksi yang besar harus berdampak signifikan pada peningkatan kehidupan nelayan," tegasnya.
Dijelaskannya juga oleh KKP bahwa sudah banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di bidang perikanan tangkap di Indonesia. Hal itu terungkap dalam konferensi internasional United Nation Oceans Conference (UNOC) 2022 di Lisbon, Portugal.
"Ini kesempatan baik, tetapi saya minta nelayan dan pelaku usaha perikanan dalam negeri mendapatkan prioritas. Mereka harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri," sambungnya. (riki/fajar)
