FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ombudsman Perwakilan Sulsel menilai proses penilaian penerimaan pejabat publik harus transparan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar menegaskan bahwa jika ada proses seleksi jabatan di lingkungan pemerintahan maka sepatutnya terbuka.
"Di level pemerintah saya rasa semuanya harus terbuka, dibutuhkan memang. Mungkin untuk publikasi umum bisa sebatas hasil tetapi untuk pendalaman atau klarifikasi peserta maka tentu saja dibutuhkan. Tidak ada sifatnya rahasia apalagi dalam kerangka pemeriksaan otomatis tidak ada yang disembunyikan," kata Ismu, Kamis, (7/7/2022).
Ditambah lagi, kata dia, calon peserta merupakan pejabat publik dan sudah lebih dari satu orang yang merasa dirugikan.
"Kami memberi perhatian terhadap isu ini," janjinya.
Sejauh ini, ia menuturkan secara detail pihaknya belum mendapatkan informasi terkait dengan penerimaan lelang jabatan itu. Hanya mendapatkan informasi dari pemberitaan.
Olehnya, Ismu yang baru saja dilantik awal Juli ini mengarahkan bagi mereka yang merasa dirugikan maka sesuai dengan mekanisme yang ada perlu untuk meminta klarifikasi terhadap pihak pemkot Makassar atau penyelenggara terlebih dahulu.
Jika dalam proses itu yang bersangkutan tidak mendapat tanggapan maka baru dapat melanjutkan secara resmi laporannya ke Ombudsman.
Kondisi itu kini sudah menjadi perhatiannya bahkan dalam rapat internal timnya akan membahas ini.
"Dalam rapat internal ombudsman akan kami bahas. Tetapi dalam prosedur kami menunggu laporan resmi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses itu," ucapnya.
