FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Dinas Sosial melakukan penertiban waria.
Hal ini menjadi salah satu pembahasan pokok dalam rapat monitor dan evaluasi (monev) di Kantor DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis (14/7/2022).
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan saat ini ruang bagi waria semakin terbuka lebar.
“Seakan mengakomodir waria dan mempekerjakan di tempat-tempat mereka. Mestinya dilakukan pembinaan. Oleh karena itu, dinas terkait dan para pengusaha utamanya di tempat hiburan malam perlu melihat ini, jangan sampai meresahkan masyarakat,” ucapnya.
Dia menyebut semakin diberikannya ruang bagi waria ini bisa mencederai budaya lokal.
“Jangan sampai budaya ketimuran kita tercederai dengan hal-hal yang begitu. Ini tidak sesuai dengan budaya kita di Makassar ini,” ucapnya.
Di sisi lain dia menyinggung soal realisasi anggaran Dinas Sosial yang mestinya dimaksimalkan untuk rehabilitasi sosial.
Politisi PKS ini meminta Dinas Sosial menggenjot penertiban waria, anjal dan gepeng.
“Kami mewanti-wanti soal eksploitasi anak. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi ini,” jelasnya.
Berdasarkan data Pemkot Makassar per 29 Juni, realisasi anggaran Dinas Sosial masih di angka 12,38 persen atau baru sekitar Rp3,3 Miliar. Padahal anggaran yang tersedia sebesar Rp27 miliar. (selfi/fajar)
