Sebelumnya, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Amanna Gappa mengatakan, uang Rp1,2 T ini bersumber dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) khusus untuk pembebasan lahan.
“Karena ini proyek strategis nasional (PSN) maka pembiayaan pengadaan lahan dan konstruksi berbeda,” ucapnya dalam RDP, Jumat, (8/7/2022) lalu.
Amanna Gappa mengaku telah memenuhi panggilan pihak LMAN. Disana mereka dievaluasi terkait penyerapan anggaran.
“Balai Sulawesi mendapatkan rangking pertama kinerja minus. Karena anggaran besar tapi tidak bisa diserap. Sementara di daerah lain sedang membutuhkan anggaran besar,” ucapnya.
Balai Kereta Api diberikan waktu paling lambat pada Agustus mendatang untuk merealisasikan anggaran. Jika tidak, berpotensi untuk direlokasi ke tempat lain.
Ketika anggaran sudah alihkan, tidak ada kepastian kelanjutan anggaran pembangunan di tahun selanjutnya.
Dari Menteri Keuangan pun kata dia telah menegaskan, apabila pembebasan lahan belum rampung, anggaran konstruksi tidak akan dicairkan.
Adanya permintaan Pemerintah Kota Makassar untuk membangun rel kereta api elevated cukup menjadi masalah baru.
Menurutnya, untuk tahap saat ini, sebaiknya pemerintah kota fokus dalam pengadaan lahan.
“Nanti kalau memang ada uangnya silakan mau elevated atau at grade. Tapi paling tidak manfaatkan dulu ini secara optimal. Sebab kesempatan itu tidak datang dua kali, 2023 terakhir. 2024 kita sudah sibuk dengan kegiatan pemilu. Ini momentum terakhir,” tuturnya.
Belum lagi anggaran yang ada saat ini sebelumnya merupakan anggaran untuk Pare-Pare namun karena kondisi geografis yang berpotensi membuat pengerjaan disana akan cukup lama, maka diberilah kesempatan kepada kota Makassar.
