Namun, jika persoalannya dilihat dari kacamata akidah Islam, sejatinya pengelolaan APBN saat ini sudah melenceng jauh dan melecehkan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Penyusunan APBN murni didasarkan pada sistem Kapitalisme yang prinsipnya memisahkan peran Islam dalam pengelolaan negara termasuk dalam penyusunan APBN. Buktinya amat banyak, seperti menggantungkan penerimaan negara dari pajak meskipun menyusahkan rakyat.
Membiayai defisit dengan utang ribawi dengan bunga ratusan triliun yang merugikan negara. Menyerahkan pengelolaan sumberdaya alam kepada asing dan puas dengan royalti minim, menyediakan infrastruktur publik yang dikelola dengan pendekatan bisnis serta mengabaikan hak-hak sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Serta penggunaan anggaran yang menghabiskan banyak dana untuk kepentingan pemangku kebijakan. Hal-hal demikian tentu saja berseberangan dengan ketentuan Islam yang jelas-pasti hukumnya di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Wallahu a'lam. (*)
