FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan menyoroti rendahnya realisasi anggaran di 54 organisasi perangkat daerah (OPD) Makassar. Realisasinya
masih di bawah 40 persen berdasarkan data per 21 Juni.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, A Ibrahim Baso meminta Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto tegas dalam masalah ini. Sebab realisasasinya sangat rendah sementara sudah melewati pertengahan tahun.
"Mudah-mudahan pak Wali tegas terhadap masalah ini. Sehingga serapan anggaran bisa dikembangkan. Kalau begini-begini, tidak ada bisa jalan," katanya.
Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan tak tahu dimana masalahnya, apakah di dinas atau ULP. Pasalnya, pada saat monitoring dan evaluasi (monev) mereka saling tunjuk.
"Jadi kinerja yang lamban. Saya tidak tahu dimana kebuntuannya karena pada saat monev pihak dinas mengatakan ULP dan ULP menyebut di dinas. Saling tunjuk," katanya.
Sehingga dalam waktu dekat, pihaknya berencana akan memanggil keduanya.
"Karena kalau begini terus tidak ada kegiatan bisa jalan di Makassar. Pak Wali harus evaluasi yang tidak mampu bekerja lebih baik mundur atau diganti saja pejabatnya," tegas A Ibrahim Baso. (selfi/fajar)
