FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPRD Makassar mendesak pemerintah Kota Makassar segera mengeluarkan regulasi untuk pelaksanaan musyawarah kelurahan.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Makassar, Yeni Rahman dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021/2022, Rabu, (27/7/2022).
Dia menyampaikan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) perlu diperbaharui. Karena menurutnya data yang ada di Dinas Sosial saat ini sudah lama tidak diperbaharui.
“Selanjutnya carut-marutnya data dari Dinas Sosial, maka kami mendesak pemerintah kota untuk segera melakukan musyawarah kelurahan, karena ini sudah bertahun-tahun sampai sekarang belum ada solusinya,” tuturnya.
Dia berharap agar Pemkot Makassar segera menggelar musyawarah kelurahan.
“Untuk itu kami harapkan pemerintah kota menerbitkan perwali, sehingga musyawarah kelurahan di setiap kelurahan segera dilaksanakan,” ujar Legislator PKS ini.
Di sisi lain terkait, banyaknya kasus kenakalan remaja mesti jadi perhatian pemerintah kota Makassar.
“Untuk itu kami berharap kepada pemrintah kota untuk segera membangun ruang kreasi bagi anak muda, selain itu adalah ruang ekspresi sehingga anak muda kita bisa menyalurkan bakat dan minatnya lebih positif,” tutur Anggota Komisi D DPRD Makassar ini.
Dia juga mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum untuk memprioritaskan pengerjaan jalan dan drainase.
Selain itu, yang tak kalah pentingnya terkait dengan masalah sampah.
“Sampah adalah persoalan kita bersama, tapi harus ada intervensi dari pemerintah mulai edukasi yang harus terus menerus dilakukan pemkot makassar,” imbuh Juru Bicara Daerah Pemilihan Makassar V. (selfi/fajar)
