Dalam rapat juga ditekankan kepada SKPD yang memiliki anggaran dalam intervensi stunting baik yang bersumber dari APBD maupun APBN (DAK) untuk menyampaikan Renja yang di dalamnya memuat time schedule kapan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dengan begitu stakeholder lainnya dapat turut serta dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud
Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, Dede Alamsyah Wakkang yang juga anggota TPPS menambahkan, peran serta Tim Penggerak PKK, Kecamatan/Kelurahan, Puskesmas, RT/RW maupun masyarakat dalam intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi ini masih menjadi salah satu tenaga penggerak untuk kesuksesan aksi intervensi.
"Saat ini Aksi ke 4 terkait Perwali tentang Percepatan Penurunan Stunting yang sementara disusun di Bagian Pemerintahan Setdako ditargetkan rampung pada bulan Agustus ini," kata Dede. (fajar)
