“Untuk memudahkan para Lurah Lokus tahun 2022 memantau warga yang terindikasi stunting, diharapkan Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam validasi data e-ppgm oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah dibentuk,” ungkap Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun yang mewakili Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TPPS Parepare.
Rapat koordinasi juga menekankan kepada SKPD yang memiliki anggaran dalam intervensi stunting baik yang bersumber dari APBD maupun APBN (DAK) untuk menyampaikan Renja yang di dalamnya memuat time schedule kapan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dengan begitu stakeholder lainnya dapat turut serta dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, Dede Alamsyah Wakkang yang juga anggota TPPS menambahkan, peran serta Tim Penggerak PKK, Kecamatan/Kelurahan, Puskesmas, RT/RW maupun masyarakat dalam intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi ini masih menjadi salah satu tenaga penggerak untuk kesuksesan aksi intervensi.
“Saat ini Aksi ke-4 terkait Perwali tentang Percepatan Penurunan Stunting yang sementara disusun di Bagian Pemerintahan Setdako ditargetkan rampung pada bulan Agustus ini,” kata Dede. (fajar)
