"Akan kita tindak lanjuti, bisa dicarikan anggaran di perubahan, kan nanti ada pergeseran anggaran. Dana sisa akan dipakai karena ini urgent," sambungnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsy Zubir menyampaikan, ada beberapa pembenahan kantor lurah yang masuk APBD Pokok tahun ini.
Diantaranya Kantor Lurah Berua, Kantor Lurah Cambaya dan Kantor Lurah Buakana.
Untuk 2023 mendatang, Pemkot Makassar akan membangun sekitar belasan kantor kelurahan yang tersebar di beberapa kecamatan.
“Dianggarkan di APBD 2023 pokok. Ada 15 tersebar di beberapa kecamatan. Selama ini memang banyak meminta usulan tapi kita kembalikan ke lurahnya,” ucapnya.
Meski pembangunan kantor tersebut dirasa mendesak, yang menjadi kendala adalah lahannya.
“Kami hanya membangun, urusan lahannya diberikan masing-masing kelurahan,” tandasnya.
Sebelumnya, DPRD Makassar juga pernah menyoroti kantor Lurah Kunjung Mae Kecamatan Mariso dan Kantor Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang.
Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman sangat menyayangkan hal tersebut.
Menurutnya, Kota Makassar yang selama ini didengungkan menuju kota dunia tapi kantor kelurahan tidak memadai. Bahkan masih menumpang di tempat milik warga.
"Ini mungkin menjadi perhatian juga, karena sudah puluhan tahun kantornya itu ditempati, sekarang masih milik warga,” tegas Yeni Rahman. (selfi/fajar)
