FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengungkapkan kendala realisasi belanja OPD Pemkot Makassar yang saat ini masih terbilang rendah.
Salah satu yang menjadi penyebab, kata pria yang akrab disapa Danny yaitu pengisian SIPD. Ketika salah slot, tidak bisa lagi dibelanjakan. Sehingga pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) berhati-hati dalam melakukan tender.
“Saya berbagi tugas sama DPRD. Kita koreksi di bagian sampai di Bappeda, nanti di Banggar saya minta juga DPRD mengoreksi, karena sekarang beda seperti dulu. Begitu salah slot, tidak bisami bergerak. Langsung tidak bisa dibelanjakan,” jelas orang nomor satu Makassar ini.
Kata dia, ketakutan dalam melakukan tender ini lebih kepada masalah hukum.
“Karena ketakutan masalah hukum, bukan korupsinya. Salah slot, saya bisa ditangkap masalahnya. Bukan karena persoalan ambil uang. Jadi orang takut. Seandainya ada perlindungan soal itu kan. Cuman kesalahan tidak disengaja (orang bisa ditangkap). Jadi orang tidak berani, akhirnya lambat,” pungkas Mantan Dosen Arsitektur Unhas ini.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Makassar, Dakhlan, mengatakan, berdasarkan data terakhir baru 11 OPD yang realisasi anggarannya mencapai 40 persen. Artinya, TPP untuk 11 OPD itu sudah bisa dibayar.
Sementara masih ada 51 OPD belum bisa menerima TPP karena jauh dari target.
“Baru 11 OPD yang bisa menerima TPP, rinciannya nanti saya kirimkan, OPD apa saja,” beber Dakhlan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Makassar, Helmy Budiman, mengaku masih berkomitmen dengan aturan yang dikeluarkan, OPD yang realisasi belanjanya tidak sampai 40 persen tidak dapat menerima TPP.
