FAJAR.CO.ID,PANGKEP-- Rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi atau BBM subsidi dinilai tidak tepat. Itu disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Pangkep meminta rencana itu untuk ditunda.
Ketua Kadin Pangkep, Arfan Tualle menyebut, rencana kenaikan BBM subsidi itu masih terlalu cepat untuk direalisasikan pasca dampak pandemi dua tahun terakhir.
Arfan yang juga Direktur Perusda Mappatuwo Pangkep yang mengelola solar untuk nelayan, mengatakan bahwa, saat ini kuota solar sudah terbatas, apabila ada kenaikan semakin menyulitkan nelayan untuk memperoleh BBM.
"Kita berharap pemerintah agar bisa menunda rencana kenaikan BBM itu. Sebab banyak sektor yang akan berdampak apabila ini direalisasikan. Khususnya bagi nelayan, solar ini utama. Hasil tangkapan bergantung pada ketersediaan solar. Apabila itu dinaikkan semakin menyulitkan lagi nelayan," bebernya saat ditemui di Kantor Perusda Mappatuwo Pangkep, Jumat, 26 Agustus.
Ia menyebut, bahwa ada sekitar delapan ribu nelayan yang tersebar pada empat kecamatan kepulauan sangat bergantung pada BBM sebagai modal utama untuk mencari nafkah dari hasil tangkapannya di laut.
"Sekarang ini kondisinya juga belum stabil dampak pandemi. Hasil tangkapan menurun karena kebutuhan ekspor ikan juga turun. Sementara dua kecamatan kita itu memang pasarnya ekspor," ujar Arfan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel ini.
Apalagi katanya, selama ini kuota BBM untuk nelayan di Kabupaten Pangkep sangat terbatas. Dalam sebulan, ia hanya dapat pasokan solar 80 ribu liter, sementara kebutuhan untuk ratusan nelayan di Pangkep yang terdaftar dalam Kartu Tanda Anggota Nelayan itu ada 256 nelayan.
