FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sulsel terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, Jumat, 2 September 2022.
Andi Sudirman menyebutkan, dalam rancangan Perubahan KUA dan PPAS ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya kondisi ketidakpastian akibat dampak pandemi Covid-19 yang telah melanda.
“Tentunya berdampak signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah, namun secara perlahan-lahan perekonomian Sulawesi Selatan dapat dikendalikan dengan baik dengan perhitungan sangan matang,” kata Andi Sudirman.
Lanjutnya, bahwa terdapat penambahan alokasi anggaran pada beberapa Belanja antara lain Belanja Pegawai yang merupakan rencana kenaikan dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang menjadi aspirasi. “Termasuk dari anggota DPRD yang terhormat yang menjadi perhatian sesuai kemampuan keuangan daerah,” sebutnya.
Selain itu, terdapat pula penambahan alokasi anggaran pada Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota sebesar Rp200 Miliar serta tambahan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp47,17 Miliar lebih yang diperuntukkan kepada peserta PBI Pemda yang semula sebanyak 864 ribu jiwa menjadi 1,7 juta jiwa selama 3 bulan dari Oktober sampai dengan Desember.
“Hal ini dalam rangka menindaklanjuti keluhan Pemerintah daerah, dari aspirasi baik wali kota/bupati maupun masyarakat miskin dan tidak mampu yang terus memberikan laporan terkait tidak masuknya dalam premi yang ditanggung oleh pemerintah. Akibatnya banyak pasien yang terkendala persoalan ketika mereka tidak memiliki lagi kemampuan dalam dalam membayar Jaminan Kesehatan Nasional,” ucapnya.
