“Artinya ini ada peluang untuk membantu masyarakat masing-masing,” sebutnya.
Selanjutnya, terkait tindak lanjut arahan Presiden oleh Kemendagri menerbitkan surat edaran Nomor 500/4825/SJ Tentang Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
Di mana poinnya, Kepala Daerah dapat mengambil tindakan tertentu dalam keandaan mendesak yang sangat dibutuhkan daerah dan/atau masyarakat dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Adapun solusi pengendalian inflasi; isu pengendalian inflasi dijadikan isu priorotas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19; Komunikasi Publik; Aktifkan TPID;
Aktifkan Satgas Pangan; BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu; laksanakan penghematan energi; gerakan tanam pangan cepat panen; laksanakan kerjasama antar daerah; intensifkan jaringan pengaman sosial; BPS dan Bank Indonesia Provinsi untuk mengumumkan angka inflasi.
“Kami akan bacakan nanti tiap bulan, Kemendagri bersama BPS dan Bank Indonesia, setiap bulan akan membacakan inflasi tingkat Provinsi. Biar masyarakat tahu mana kepala daerah yang bisa bekerja mengendalikan,” tuturnya.
Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa Presiden RI telah memutuskan bahwa akan ada pengalihan subsidi dan kompensasi agar menjadi lebih tepat saran dan berkeadilan.
Ia menjelaskan latar belakang pengalihan ini, dalam APBN 2022 sesungguhnya telah dialokasikan anggaran subsidi dan kompensasi Rp152 Triliun, namun beberapa bulan lalu dengan terjadinya eskalasi ditingkat dunia dan terjadi perubahan kurs, maka diestimasi kebutuhan Rp502 Triliun, kebutuhan ini naik tiga kali lipat dari perhitungan awal.
