FAJAR.CO.ID, SURABAYA - Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi buntut kenaikan harga BBM.
Isi dari surat terbuka tersebut ialah kebijakan penaikan harga BBM menunjukkan bahwa pemerintah tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pascapandemi.
Di sisi lain, Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan mengungkapkan kenaikan harga BBM bersubsidi itu tentu berdampak pada nelayan kecil.
Hal itu lantaran Jawa Timur merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70 ribu lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi.
"Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih akan membuat perbekalan meningkat lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," kata Irwan, Selasa (6/9).
Tak hanya itu, kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan.
“Jika kenaikan Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 liter atau sebesar 30 persen, bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen,” tutur Irwan.
Dia menjelaskan setiap kenaikan 10 persen harga BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen.
“Jika pada Juli 2022, inflasi mencapai 4,94 persen, angka inflasi akhir tahun bisa menembus 7-8 persen. Kondisi itu akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi akan makin melemah," ucap Irwan.
Dengan naiknya harga BBM bersubsidi, angka kemiskinan akan berpeluang meningkat dan pengangguran kian bertambah.
“Apalagi besaran bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp24,17 triliun yang diberikan, tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi,” katanya.
