FAJAR.CO.ID, BELOPA -- Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah disuarakan berbagai kalangan di daerah.
Tak terkecuali wakil rakyat DPRD Luwu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Penolakan ini disampaikan kepada FAJAR, di gedung DPRD Luwu, Rabu 7 September.
Fraksi PKS tegas menolak kenaikan BBM karena akan menghambat upaya pemkab Luwu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi paska pendemi.
"Kenaikan BBM jenis solar dan pertalite ini sangat menyengsarakan rakyat," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Luwu, Sulaiman Ishak.
Menurutnya, kenaikan BBM ini akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketika kebutuhan pokok naik, otomatis akan terjadi inflasi.
Sementara ekonomi masyarakat masih terpuruk. Tentu ini akibat pendemi yang sudah berlangsung beberapa tahun ini.
Pemerintah pusat harus meninjau ulang kenaikan bahan bakar minyak. Sebab, akan berdampak pada segala sektor ekonomi.
Untuk itu, pemerintah pusat harus melihat kondisi masyarakat. Bantuan tunai langsung tidak akan berpengaruh terhadap dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). (shd)
