"Daerah juga harus menyebarluaskan cepat bagaimana gugus tugas membina desa ramah anak dan pemberdayaan perempuan sehingga tidak kepikiran ke Malaysia (Jadi TKI) karena di kampungnya ada pekerjaan, ada income. Untuk apa merantau kalau menjadi traficking lagi," tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Sosial Budaya Kedeputian Kesetaraan Gender, Endah Prihatiningtyastuti, menilai, penandatanganan komitmen bersama merupakan salah satu kontribusi nyata dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Sebagaimana komitmen yang telah tertuang pada konstitusi Undang-undang Dasar 1945, sudah sepatutnya setiap sektor pembangunan mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusifitas. Pembangunan sumberdaya manusia menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional," ujarnya.
Pengembangan DRPPA yang diinisiasi sejak tahun 2021 di lima kabupaten dan lima provinsi, lanjut Endah, telah menjadi komitmen bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Desa PDTT yang dideklarasikan bersama pada tanggal 20 November 2020 dan mendapatkan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri
Endah menuturkan, dalam mengembangkan DRPPA, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memilih dan menetapkan 71 kabupaten sebagai wilayah percontohan pengembangan model DRPPA dan dua kabupaten diantaranya terdapat di Provinsi Sulsel, yaitu Bone dan Luwu Utara. (ikbal/fajar)
