"Sebenarnya itu bukan gawai (urusan) kami. Itu urusan internal partai. Seandainya ada pelanggaran kode etik, yah tentu BK yang sidangkan untuk disampaikan kepad Parpol," ujarnya.
Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya tak bisa mencampuri urusan internal partai politik masing-masing anggota DPRD. Namun menurutnya, proses PAW itu seharusnya menjadi keputusan internal partai dan ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Sulbar.
"Kalau memang partai tetapkan, yah mau tidak memang harus diganti. Tapi sekali lagi, itu kewenangan penuh partai untuk mencabut anggotanya. Itu bukan urusan BK," tegasnya. (wir/fajar)
