"Insentif fiskal Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi ini merupakan program inovasi Pemkot Parepare. Yang di dalamnya ada Bank Sampah, dan hampir semua Kelurahan memiliki Bank Sampah aktif. Itu bernilai ekonomis bagi masyarakat. Karena kami bekerjasama dengan Pegadaian, jadi masyarakat yang menabung sampah bisa menukarnya dengan emas," papar Taufan Pawe.
Hadirnya Bank Sampah ini juga membuat produksi sampah di Parepare menurun. Dari sebelumnya hampir 100 ton per hari, kini turun menjadi 76 ton per hari. "Itu karena berfungsinya Bank Sampah, dan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah," ulas Taufan Pawe.
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam Alake adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Secara khusus Taufan Pawe memuji Forum Komunitas Hijau (FKH) Parepare, mitra Pemkot yang mengawal dan memastikan pembangunan di Parepare memenuhi ketentuan RTH.
"Ada Pak Bakhtiar Syarifuddin (Ketua FKH), mitra Pemkot yang mengawal dan memastikan RTH sesuai ketentuan. Karena kadang ada pengembang yang membangun tidak sesuai ketentuan RTH 20 persen," ungkap Taufan Pawe.
Karena itu, Taufan Pawe menegaskan, yang terpenting dalam Alake ini adalah optimalisasi persampahan dan ruang terbuka hijau, ditambah kesadaran masyarakat.
Secara umum, pagu indikatif wilayah Parepare tahun anggaran 2023 adalah senilai Rp7,318 miliar. Dari angka itu, dialokasikan 10 persen atau senilai Rp700 juta untuk Alake, yang terbagi untuk pengelolaan persampahan 5 persen dan RTH 5 persen.
Dalam Perwali PIW tentang Alake terdapat kriteria pengelolaan sampah dengan indikator penilaian yaitu setiap Kelurahan ada bank sampah, pengelolaan sampah, kelompok perempuan secara komunitas melakukan kegiatan pengelolaan sampah, serta sarana dan prasarana persampahan di Kelurahan.
