"Kita masih butuh anggaran yang cukup besar untuk mengoperasikan RSI ini diantaranya untuk menyediakan meubeler dan kelengkapan ruangan lainnya, penyediaan obat dan barang habis pakai lainnya serta gaji karyawan," urai Ikbal, kabag perekonomian Pemkab Takalar.
Kerjasama swasta dalam pengoperasian RSI ini bukan untuk menghilangkan misi kemanuasian dalam pembangunan RS, namun semata-mata untuk menghasilkan pelayanan prima.
"Saya optimis, masyarakat dengan sendirinya memilih RSI ini untuk berobat jika pelayanannya sangat memuaskan apalagi layanan spesialisnya jarang dimiliki oleh RS lain di Sulsel" ujar Ikbal.
Rencana pengelolaan RSI bekerjasama swasta ini selanjutnya akan dibicarakan dalam rapat dengan DPRD Takalar terutama pada saat pembahasan APBD pokok 2023 yang kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022.
