Pengamat kebijakan publik, Arief Wicaksono dalam dialog publik yang dimotori Watch Relation of Corruption Sulsel, mengutarakan bahwa dirinya dan masyarakat di Sulsel sepakat dengan dengan Gubernur Andi Sudirman yang dengan tegas menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale seperti yang disampaikannya bersama dua Gubernur di Sulawesi saat rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu di Jakarta.
"Sebetulnya kita sepakat dengan upaya pemerintah provinsi mengambil alih PT Vale. Hal yang sama juga disepakati masyarakat Sulsel," ujar pengajar di Unibos Makassar ini.
"Tapi dengan catatan pemprov harus siap, Kita tidak ingin kecolongan karena ketidak siapanya pemerintah," harap Arief dihadapan peserta dialog publik.
Peneliti Penta Helix Indonesia ini juga memberikan saran nya kepada pemerintah provinsi saat mengambil alih tambang nikel dengan luasa area mencapai 70.566 hektare.
"Saran saya bentuklah sebuah tim yang kredibel, ahli di bidang nya untuk mengurus dan mengelola, baik itu dalam bentuk komunikasi dengan pihak Vale dan juga paling utamanya berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Pengamat Politik dari Profetik Institute, Asratillah, tampil sebagai pembicaraan kedua. Dia mengatakan langkah penolakan perpanjangan kontrak karya PT Vale oleh Gubernur Sulsel menciptakan kesan Andi Sudirman punya komitmen dan keberpihakan dalam mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam di Sulsel.
"Secara komunikasi politik penolakan yang dilakukan oleh gubernur terhadap perpanjangan kontrak itu menciptakan kesan beliau punya komitmen dan keberpihakan dalam mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam di Sulsel," kata Asratillah.
