"Dia selalu kasi ingat ke saya, ingat media mu, ingat wartawan mu," lanjutnya.
Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Sulsel, Fauziah Erwin, menekankan peran pers sangat penting dalam demokrasi.
"Itu untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, bagi badan publik pers ini sebagai wahana untuk menyebarluaskan informasi, apa yang dikerjakan, pertanggungjawabannya," terangnya.
Pemerintah kata dia tidak bisa berhadap-hadapan dengan pers, menjadikan pers sebagai momok menakutkan, sehingga pemerintahnya tidak mau berbicara dengan pers hingga tidak mau dikonformasi.
Telah runut diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pun dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengenai hak dari pers itu telah diatur.
Selain itu dalam regulasi itu juga telah diatur mengenai hak jawab dan hak koreksi dari semua pihak.
"Makanya ini kemudian mengherankan kalau saat ini masih ada pejabat pemerintah yang alergi (dikritik) pemerintah butuh pers, siapa kemudian diharapkan menyebar luaskan pertanggungjawaban pemerintah, apakah cukup dengan lewat website dan sosmed pemerintah?," jelasnya.
Dia melanjutkan tidak boleh juga ada diskriminasi terhadap satu lembaga pers tertentu. Utamanya media yang legal atau secara hukum sah tercatat di dewan pers.
"Kalau memang itu betul dari pemerintah bersangkutan, saya pikir itu salah kalau ada diskriminasi," jelasnya.
Makanya kata dia ini perlu dipertanyakan. Saat ini posisi pemerintah ibarat berada di Aquarium sehingga semua informasi itu seharusnya bisa terbuka.
