Bahkan pihaknya juga meminta agar Komisi Kejaksaan RI turun langsung mengawasi kinerja Kejaksaan Negeri Pangkep dalam menangani kasus ini yang dinilai lamban.
"Demi proses hukum yang adil dan transparan, Kami meminta Komisi Kejaksaan untuk mengawasi kinerja Kejari Pangkep yang terkesan lamban. Pertambangan yang ilegal apalagi mengganggu lingkungan hidup serta berdampak buruk terhadap masyarakat adalah masalah serius dan tidak ada toleransi didalamnya sebab kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi," bebernya. (fit)
