Kebijakan anggaran itu disebut untuk menganulir dua dari empat lantai gedung itu, sebab hanya dua lantai itu yang dianggap bisa digunakan.
Namun demikian Dinkes masih harus menunggu hasil review lanjutan sehingga pengerjaannya dipastikan lagi-lagi molor.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad menilai diperlukan tim percepatan khusus untuk pembangunan RS ini.
Pembangunannya tidak berlarut-larut, kemudian ada masalah hukum yang membelit RS itu sehingga cukup sulit jika hanya diselesaikan oleh satu pihak saja.
"Mudah-mudahan ini bisa dibentuk tim (percepatan), kemudian ini perlu dilihat seberapa besar persentasi kelayakan RS tersebut bisa dilanjutkan," katanya.
Ray menilai pembangunan RS ini sudah cukup lama molor, bertahun-tahun. Semestinya menjadi prioritas untuk ikut diselesaikan Pemkot.
"Sebenarnya sisa kita ini sama-sama mengambil keputusan. Apakah kita akan tetap lanjutkan pembangunan. Sebaiknya proyek besar itu secepatnya dilanjutkan," tutur legislator Demokrat ini.
Dia menjelaskan RS ini menjadi salah satu yang sangat diharapkan menjadi andalan untuk pemerataan fasilitas kesehatan (Faskes).
Program kesehatan di tingkat kota Makassar sudah sangat baik, hanya saja tidak akan optimal jika belum ditopang oleh fasilitas yang mumpuni.
"Perlu ada penambahan titik baru, seperti di RS Batua, kita harapkan ini diselesaikan saja, kita harus pikirkan," ujarnya.
Terutama karena RS itu sudah on progres hingga beberapa persen, sisa dilanjutkan kembali. Selain itu soal audit fisik itu memang cukup penting untuk memastikan kelayakannya.
