"Karena citra parpol bisa tercoreng oleh perilaku kader yang bermasalah hukum apalagi kasus korupsi yang selama ini menjadi musuh bersama," kata Adi.
Perilaku legislator ini tidak bisa ditolerir karena seharusnya menjadi contoh di tengah masyarakat. Dia menyarankan segera diambil keputusan bersama.
"Diantara sekian parpol menurut saya Demokrat itu sangat tegas mengenai kader yang melanggar seperti korupsi yang dilakukan oleh kader. Sudah ada jalan tertentu yang harus ditempu, saya kira kader-kader itu harus dinonaktifkan atau di berhentikan dan diberikan ruang untuk konsentrasi terhadap persoalan hukum yang dialami," ujarnya.
Apalagi, lanjut Adi, ada pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh caleg sebelum mereka terpilih. Yakni komitmen dan janji moral buat mereka untuk tidak melanggar aturan yang ada dan juga etika.
"Harusnya bisa menyadari diri sendiri kan karena janji yang sudah dibuat. Mereka harus siap mendapatkan sanksi sosial dan sanksi dari penegakkan aturan. Atau legowo mengundurkan diri demi kebaikan bersama," jelasnya.
Meski berat memberi sanksi tegas, lanjut Adi, apalagi mereka selama ini memiliki kontribusi terjadap partai. Tetapi, menurut Adi, Ulla selaku ketua DPD harus segera merespons masalah ini.
"Aturan itu harus tetap ditegakkan di ranah hukum, saya kira harus ada tindakan yang tegas berdasarkan aturan partai kalau ada pelanggaran disiplin yang dilakukan kader," katanya.
Hal itu dibutuhkan untuk memulihkan citra partai Demokrat. Sebaiknya segera diambil keputusan sebagai sebuah keputusan bersama. (ikbal/fajar)
