FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Meskipun perhelatan pesta rakyat masih menyisakan kurang lebih 1 tahun lagi, namun Badan Pengawas pemilhan Umum (Bawaslu) Kota Makassar telah mengambil langkah awal.
Dengan mengundang beberapa instansi pemerintahan diantaranya Disdukcapil Kota Makassar, KPU Kota Makassar, BKPSDM Kota Makassar dan Kemenag Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Mitra Penanganan Pelanggaran di M61 Cafe, Jalan Anggrek Raya, Kota Makassar pada Jumat (23/9/2022).
Koordinator Divisi Penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Azry Yusuf yang hadir membuka dan menjadi salah satu pembicara pada kegiatan tersebut menuturkan, ajang kontestasi dari pemilu ke pemilu yang telah berlangsung sampai saat ini menurutnya adalah bagian dari pendalaman demokrasi.
“Jika melihat pelaksanaan demokrasi mulai dari zaman orde lama hingga pasca reformasi saat ini tentu ada batasan- batasan sesuai dengan konteks zamannya dan selalu ada tantangan- tantangannya sehingga kita selalu dituntut untuk selalu melihat kebelakang agar bagaimana pemilu itu untuk mencari formulasi agar tidak berjalan tidak rumit," ungkap Azry.
Azry juga menyinggung posisi ASN yang harus netral namun tetap mempunyai hak pilih. Menurutnya, sederhana sebetulnya karena yang dilarang adalah mengekspresikan diri di khalayak umum, sehingga ia mengharapkan nantinya ada forum diskusi yang terbangun antara Bawaslu dengan mitranya dalam mendorong penguatan netralitas ASN.
“Bapak dan ibu semua yang hadir disini adalah mitra Bawaslu yang diharapkan akan menjadi corong Bawaslu di instansi masing- masing dalam mendorong netralitas ASN, sehingga saya berharap minimal ada group wa sebagai sarana komunikasi untuk saling berbagai pemahaman terkait netralitas ASN," lanjutnya.
