Diketahui, dalam surat pemerintah kota Makassar sebelumnya ditegaskan, OPD yang serapan anggarannya di bawah 40 persen, TPP-nya akan ditunda.
Ketika melakukan peninjauan di lorong-lorong wisata, Danny Pomanto sempat mengaku kecewa dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sri Sulsilawati yang tak menjalankan inkubator center.
Inkubator center ini akan menjadi wadah bagi UMKM yang ada di lorong dan nantinya bisa mewadahi pengembangan UMKM berbasis digital.
”Untuk inkubator center, saya begitu langsung-langsung saja, saya merasa tidak jalan inkubator, saya ini orang lapangan, mengerti, orang yang desain jadi tidak bisa sembarang bicara kalau saya. Saya tahu orang kerja atau tidak, jalan atau tidak,” jelasnya.
Kemudian mitigasi sosial yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Makassar menurut Danny tak jalan.
Begitu pun dengan perizinan NIB dari Kepala DPMPTSP untuk UMKM di lorong hingga start up lorong.
“Banyak program tidak jalan, seperti mitigasi sosial, perijinan NIB untuk UMKM, persiapan start up lorong. Banyak, semua lorong ini, semua SKPD harus masuk,” ucapnya.
Diketahui, setidaknya ada 20 program strategis yang dipaparkan dalam rakorsus beberapa waktu lalu.
Diantaranya, pembangunan jalan tol, Akses MRT, Bundaran BTP, Smart Panyingkulu, Koridor Hijau, Tettere, Co'mo, Lorong Wisata, Revolusi Pendidikan, Sekolah Terintegrasi, Revitalisasi Karebosi, Kantor Balai Kota jadi Wisata Sejarah, Kanrerong Jl Nikel, Kanrerong Karebosi, New Balai Kota, Sirkuit Balap, Mal Pelayanan Publik dan Japparate. (selfi/fajar)