FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sebagian besar program strategis pemerintah kota atau Pemkot Makassar tak jalan.
Padahal masa jabatan Wali Kota Makassar Danny Pomanto telah berjalan satu tahun lebih di periode kedua sejak dilantik pada 28 Februari 2021 lalu.
Ketika dikonfirmasi, Danny Pomanto pun mengakui hal itu dan ia berharap agar DPR menyetujui untuk dilakukan tender dini.
“Semua program strategis nda ada yang jalan. Sirkuit tidak jalan, Macca tidak jalan,. MPP tidak jalan. Tadi malam saya rapat. Jadi kita berharap kalau teman-teman DPR setuju kita percepat pokoknya. Misalnya Oktober selesai, November kita urasi, Desember kita tender, Januari kita mulai,” ucapnya Selasa, (4/10/2022).
Tidak jalannya sejumlah program strategis ini pun berdampak kepada serapan anggaran pemerintah kota Makassar yang masih terbilang rendah.
Sehingga, Wali Kota Makassar dua periode ini akan segera melakukan evaluasi.
“Ya, saya pasti evaluasi. Saya akan resetting,” ucapnya.
Berdasarkan data per 27 September, ada 16 OPD yang serapan anggarannya di bawah 40 persen diantaranya Dinas PU (5,69%), Dinas Tata Ruang (39,36%), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (32,86%), Dinas Sosial (24,91%)
Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan (20,48%), Dinas Pertanahan (37,14%), Dinas Lingkungan Hidup (23,75%), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (30,67%), Dinas Koperasi dan UMKM (21,81%), Dinas Pemuda dan Olahraga (13,81%), Dinas Kebudayaan (35,99%), Dinas Pariwisata (37,80%), Dinas Perdagangan (18,38%), BPKAD (38,46%), Bapenda (34,94%) dan BKPSDM (27,28%).
