Petani Cuma Merugi, Pemkab Diminta Ambil Alih Pengoperasian BGT

  • Bagikan
MPC Pemuda Pancasila Wajo mendampingi masyarakat pesisir Danau Tempe dari 4 kecamatan mendatangi Gedung DPRD Wajo, Kamis, 6 Oktober. (FOTO: IMAN SETIAWAN P/FAJAR)

Dari hasil evaluasi dan simulasi, bulan Januari sampai dengan bulan Agustus rata-rata muka air Danau Tempe dan Bendung Gerak adalah lebih tinggi dari elevasi +5,30 m. Sehingga pintu utama dan pintu navigasi dibuka penuh sehingga banjir tidak membahayakan daerah hulu BGT.

Sedangkan di bulan September - Desember lebih rendah dari elevasi +5,00 m, sehingga muka air perlu dinaikkan sesuai yang harus dipertahankan dengan jalan melakukan penutupan pintu utama maupun pintu navigasi.

"Jika elevasi itu tidak dipertahankan, maka berdampak terhadap pelayanan ke masyarakat," bebernya.

Yakni, pasokan kebutuhan air PDAM Wajo dengan estimasi sebesar 230 liter per detik kurang stabil, kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Patila di Desa Patila Kecamatan Pammana estimasi kebutuhanya sebesar 147 liter/detik.

"Termasuk kontiniutas air irigasi pada daerah pertanaian dan perikanan tidak terjaga. Pada musim kemarau elevasi muka air Danau Tempe turun sampai elevasi +3,00 m. Kemarau kedalaman air adalah 0,50 m, kondisi ini tidak mungkin untuk melakukan kegiatan perikanan dan pertanian di sekitar bantaran Danau Tempe," tutupnya.

Namun demikian, pihaknya bersama Komisi II DPRD Wajo berencana ke BBWSPJ, untuk memfasilitasi keresahan dab guna menyelesaikan tuntutan masyarakat.

"Bagaimana pun ini kewenangan pusat, balai. Untuk pengalihan kewenangan pengoperasian BGT, akan di koordinasikan. Apakah itu bisa," tutupnya. (man)

  • Bagikan