"Kebijakan mendukung kabupaten inklusi sudah kita lakukan dengan mengesahkan beberapa Perda dan Perbup untuk upaya perlindungan anak, perempuan serta disabilitas dan kesetaraan gender," sebutnya.
Dalam diskusi yang bertema 'praktik baik daerah dalam memperkokoh keberagaman dan iknlusi' itu, Chaidir juga menyampaikan jika sejumlah program pro keberagaman ramah anak dan perempuan telah dilakukan. Seperti rumah singgah hingga mal pelayanan publik.
"Sudah banyak yang berjalan untuk mewujudkannya. Nah yang terbaru itu pembentukan restoratif justice di 14 kecamatan dan pelayanan publik. Ini untuk memastikan pelayanan kita bisa diakses oleh semua," jelasnya.
Selain Bupati Maros, panitia juga menghadirkan pembicara seperti Direktur Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas RI, Woro Srihastuti Sulistyaningrum dan staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kementerian Desa, Bito Wikantosa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa, mengatakan, sengaja mengundang dua unsur Pemerintah Daerah dari Sulsel yakni Maros dan Tanah Toraja, karena dinilai telah menjalankan mandatnya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
"Kami menganggap penting untuk menghadirkan pemerintah daerah dan DPRD yang telah menjalankan mandatnya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat untuk berbagi pengalaman," sebutnya.
Ia menjelaskan, kontribusi Yayasan BaKTI dalam Festival HAM 2022 ini, merupakan bagian dari aksi kolektif Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) untuk mempromosikan upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dan marginal.
