Lanjut Zainuddin, timnya akan mulai mendata dari desa karena selama ini banyak tenaga kerja informal di pedesaan seperti petani, nelayan, marbot masjid, dan sebagainya belum tercover program ini.
"Tentunya BPJS ketenagakerjaan, berharap adanya perluasan cakupan peserta, regulasi yang mengatur dan komitmen kepala daerah dalam mendukung program BPJS ketenagakerjaan. Tim kami akan segera turun mendata mulai dari desa," tururnya.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Bpk. Hendrayanto, menurutnya dengan adanya program ini diharapkan terjadi peningkatan peserta khususnya pekerja rentan informal yang ada di Makassar.
Termasuk harapan pada agenda Pemilu di tahun 2023 dan 2024. BPJS Ketenagakerjaan akan segera berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Makassar agar seluruh petugas atau penyelenggara pemilu segera terlindungi dengan Program BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami berharap melalui kegiatan ini peserta pengguna program ini meningkat, apalagi mendekati tahun politik, penting untuk mengcover para petugas teknis penyelenggara pemilu agar terlindungi," imbuh Hendrayanto.
Turut hadir pada kegiatan sosialisasi ini, perwakilan dari satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Ketenagakerjaan, BKPSDMD dan Bagian Hukum Pemkot Makassar. (*)
