FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - - Kebijakan pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menghentikan siaran TV analog untuk beralih ke TV Digital atau analog switch off (ASO) di wilayah Jabodetabek di kritisi sejumlah kalangan.
Salah satunya disampaikan Anggota DPR RI 2014 - 2019 Mukhtar Tompo. Dengan tegas ia menyatakan kebijakan itu sangat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pelaku bisnis dalam bidang pertelevisian. Apalagi akan berlaku secara nasional dalam waktu dekat.
"Dalam situasi seperti ini pemerintah membuat kebijakan tidak pro rakyat. Saya menonton launchingnya hingga larut malam, Kominfo menggandeng Kemenkopolhukam, ada apa? Apa hubungannya? Kebijakan ini sungguh tidak tepat dan menambah beban baru bagi masyarakat," kata MT.
Sebab akan banyak sekali rakyat Indonesia di pedalaman yang kehilangan kesempatannya menikmati siaran TV, dan mereka hanya bisa pasrah.
Politisi berkarakter yang pernah menggegerkan republik dan menjadi pemantik lahirnya divestasi saham 51 persen untuk Indonesia ketika meminta Freeport mematuhi UU Minerba dan berseteru dengan Jenderal (purn) Cappy hakim ini menyatakan keprihatinan mendalam atas lahirnya kebijakan yang tidak pro rakyat
Menurutnya, kebijakan kebijakan semacam ini akan berdampak secara psikologis menurunnya harapan rakyat terhadap pemerintah Jokowi-Ma'ruf. (nsrn/fajar)
