Untuk itu, melalui rakor ini, ia berharap problem tersebut dapat diselesaikan dan dicari solusinya agar target nasional penurunan stunting 14% di tahun 2024 dapat diwujudkan. “Ini yang menjadi problem kita, sehingga ada juga yang macet, atau belum jalan. Kami memahami bahwa memang ini ada hal yang baru dan waktunya juga sangat singkat, tetapi apa boleh buat, kita harus jalan karena ini perintah undang-undang,” tuturnya.
Kendati demikian, ia juga tidak menutup mata bahwa sudah ada progres yang signifikan yang telah dilakukan TPPS Kabupaten/Kota, utamanya dalam pelaksanaan Audit Kasus Stunting oleh Tim Audit Kasus Stunting di masing-masing daerah. “Untuk audit kasus stunting tahap pertama, itu sudah 6 daerah yang melakukannya, kemudian ada 8 daerah yang sudah meminta dan segera kami fasilitasi, selebihnya, belum terjadwal,” ungkapnya.
Ia mengatakan, batas akhir audit kasus stunting di Sulsel adalah minggu ketiga November 2022. “Sulsel ini termasuk provinsi penyanggah di Kawasan Timur Indonesia. Nah, kalau ada kabupaten/kota sudah melakukan audit kasus stunting di lima kecamatan, atau bahkan seluruh kecamatan, kami sangat berterima kasih sekali,” ucapnya.
Rita mengapresiasi 24 kabupaten/kota yang sudah bergerak melakukan audit kasus stunting, dan yang belum diharapkan segera bergerak melakukan audit kasus stunting. “Semoga pertemuan ini membawa hasil yang menjadi rujukan kita dalam rangka percepatan penurunan stunting dan ini juga jadi acuan kita untuk masuk ke tahun 2023,” harapnya. (LH)
