Wawan menjelaskan, BIN selalu memperkuat sistem keamanan sibernya.
Pengamanan juga semakin diperketat dengan sistem persandian yang sulit diretas.
"Sebetulnya dari dulu pun kita waspada, karena memang ancaman itu setiap saat bisa terjadi. Kita juga sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, maupun upaya tindak lanjutnya," tutur Wawan.
"Ini menjadi kedaulatan kita dan kita tidak ingin pertaruhkan ini untuk sesuatu yang ilegal," kata dia.
BIN juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang.
"Kita ingin ada satu percepatan untuk RUU PDP (segera disahkan menjadi undang-undang)," tandas dia.
Di sisi lain Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membantah tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor.
“Pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” ungkap Heru, dilansir dari PMJ NEWS, Minggu (11/9/2022).
Adanya penyebebaran informasi data bohong di media sosial, kata Heru, merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” pungkas Heru. (fin/fajar)
